SOAL REBUTAN
1. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan
Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah
diubah adalah…
Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
2. Yang dimaksud dengan equality
before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan
hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
V/MPR/2000 adalah tentang…
Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem
pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.
5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Segala
putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR
berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat…
Jawab: penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah…
Jawab: Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.
8. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan
politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi,
usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan
terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai
hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan
Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya…
Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden tidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan
Pemerintah. 12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi
Presiden memperhatikan pertimbangan…
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak interpelasi adalah…
Jawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada
Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
15. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan
hasil pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4 adalah….
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea
pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk
negaranya adalah…
Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
19. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
V/MPR/1999 adalah tentang…
Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden
dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk
dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah…
Jawab: mendapatkan suara
lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
24. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara
dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan
KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.
25. Dalam hal menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus
mendapatkan persetujuan dari…
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan
pertimbangan…
Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar hukum peninjauan terhadap
materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah…
Jawab: Pasal I
Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan
membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan
Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Peninjauan Terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan
Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor…
Jawab: Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003.
30. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998 adalah tentang…
Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea
Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan
cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah
equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum
33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah tentang…
Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera
34. Yang berwenang mensahkan undang-undang adalah…
Jawab: Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah…
Jawab: produk hukum MPR yang
terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan
Keputusan MPR.
36. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Visi Indonesia Masa Depan 37. MPR berwenang
memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika… Jawab: Terjadi kekosongan
jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau
diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar
adalah…
Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah…
Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri
negara.
42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
maka rancangan undang-undang itu…
Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Macam dan harga
mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
44. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Nomor XXV/MPRS/1966 adalah tentang…
Jawab: Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.
45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: MPR.
46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Pasal 3 ayat
(1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
47. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan
dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem
checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam
hubungan antar lembaga negara adalah…
Jawab: Prinsip saling mengawasi dan
saling mengimbangi antar lembaga negara
49. Arti dari istilah welfare state
adalah…
Jawab: Negara yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat
dalam berbagai bidang
50. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 adalah tentang…
Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri…
Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Dalam
melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
54. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
Jawab: Memerintahkan
pembentukan berbagai undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar
adalah…
Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan
Wakil Presiden yang berhalangan tetap adalah…
Jawab: Sampai berakhir masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Setiap
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak angket adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara adalah…
Jawab: Presiden.
60. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 6
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat
einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pengelompokkan
Pasal 1 adalah….
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah
dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah…
Jawab: Naskah
asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru
dilekatkan pada naskah asli.
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor…
Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
63. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IX/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam
64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah…
Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah…
Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
68. Presiden dan/atau Wakil Presiden
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari…
Jawab: Mahkamah
Konstitusi
69. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XV/MPR/ 1998 adalah tentang…
Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia
70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
pelaksana tugas kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas…
Jawab: otonomi dan tugas
pembantuan.
72. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan adalah…
Jawab: Tata urutan peraturan perundang-undangan
menurut Ketetapan MPR RI ini adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR
RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan
Presiden, Peraturan Daerah;
73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah…
Jawab:
Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada
pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.
74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih…
Jawab:
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
75. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 5
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.. Sedangkan pengelompokkan Pasal 6
adalah….
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu
dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final),
telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.
76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang
Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar
sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor…
Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
78. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 adalah tentang…
Jawab: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari…
Jawab: Anggota DPR dan Anggota
DPD.
80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
81. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah…
Jawab: Memerintahkan
pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan
perundang-undangan.
82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden
menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya
83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan
Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan
fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
85. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai
Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah
Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap
Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunis/Marxisme Leninisme adalah… Jawab: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966
ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia.
86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua
calon Wakil Presiden yang berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari…
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan
bersama dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan
pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
90. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.
91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea
Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
95. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.
96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah
dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah
asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru
dilekatkan pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan Undang-Undang
Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum.
99. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi.
100. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3
dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna
yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
104. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
V/MPR/1999 adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
105. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap
provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu
tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
109. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam
Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis,
sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due
process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum
113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam
undang-undang.
114. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 1
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengelompokkan Pasal 2 adalah….
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan.
115. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan MPR RI No.
VI/MPR/2001: Jawab : Rumusan yang bersumber pada ajaran agama, khususnya yang
bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam
Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku
dalam kehidupan berbangsa
116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara
Indonesia adalah negara hukum.
117. Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah
Konstitusi
118. Wewenang MPR sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
119. Ketentuan dari pemberlakuan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab:
Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah,
dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya
pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
120. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara
dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN
harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.
121. Peninjauan Terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan
Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Dasar hukum
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan
Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah
anggota DPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 550 orang.
124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh
anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.
125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 adalah…
Jawab: 128 orang. 126. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 678
orang.
127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh…
Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Jawab: Kasasi.
129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang
untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.
130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum.
131. Lembaga Negara yang berhak
mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.
132. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai
Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Jawab:
Presiden.
134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial
mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
135. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban
untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang
Dasar.
