Wednesday, November 23, 2016

Soal Lengkap Pilihan Benar Salah LCC 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara



SOAL PILIHAN

1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.
 Jawab: Salah
2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya.

Jawab: Salah
3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya.
Jawab: Salah
4. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum.
Jawab: Salah
5. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI.
Jawab: Benar
6. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
Jawab: Salah
7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden.
Jawab: Salah
8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
Jawab: Salah
9. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri.
 Jawab: Salah
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
 Jawab: Benar
11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan.
Jawab: Salah
12. MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku.
Jawab: Salah
14. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawab: Benar
15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Jawab: Salah
16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
Jawab: Benar
17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
Jawab: Salah
18. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung.
Jawab: Salah
19. Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah menetapkan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan masa yang akan datang.
Jawab: Benar
20. Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945.
Jawab: Salah
21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Jawab: Benar
22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Jawab: Salah
23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan.
Jawab: benar
24. Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
Jawab: Salah
25. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.
Jawab: Salah
26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS.
Jawab: Salah
27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia.
Jawab: Salah
28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan.
Jawab: Salah
29. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota.
Jawab: Benar
31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda.
Jawab: Salah
32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
Jawab: Benar
33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah.
Jawab: Salah
34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling).
Jawab: Salah
35. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
Jawab: Salah
36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Jawab: Benar
37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi.
Jawab: Benar
38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
Jawab: benar
39. Substansi Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
Jawab: Salah
40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah Pemerintah Pusat.
Jawab: Salah
41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
Jawab: Benar
42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap.
Jawab: salah
43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.
Jawab: Benar
44. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, oleh karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan Tinggi tidak boleh disampaikan.
Jawab: Salah
45. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.
Jawab: Benar
46. Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
Jawab: Salah
47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Jawab: Salah
48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden.
 Jawab: Salah
49. Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan.
Jawab: Benar
50. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.
 Jawab: Salah
51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Jawab: Salah
52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Jawab: Benar
53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.
Jawab: Benar
54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jawab: Salah
55. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking)
Jawab: benar
56. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
Jawab: Salah
57. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Jawab: Salah
58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Jawab: Salah
59. Substansi Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), maupun telah selesai dilaksanakan.
Jawab: Benar
60. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
Jawab: Benar
61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawab: Benar
62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
Jawab: Benar
63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan agama.
Jawab: Benar
64. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Jawab: Salah
65. Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan secara yuridis.
Jawab: Salah
66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.
Jawab: Benar
67. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.
Jawab: Benar
68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
Jawab: Salah
69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.
Jawab: Benar
70. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, artinya Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika sudah terbentuk undang-undang.
Jawab: Salah
71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal.
Jawab: Benar
72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Jawab: Salah
73. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Jawab: Salah
74. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku juga.
Jawab: Salah
75. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 yang mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Jawab: Benar
76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.
Jawab: Benar
77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Jawab: Benar
78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Jawab: Salah
79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar.
Jawab: Salah
80. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR antara lain untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya.
Jawab: Benar
81. Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
Jawab: Benar
82. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Jawab: Salah
83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
Jawab: Salah
84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.
Jawab: Salah
85. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.
Jawab: Salah
86. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya.
Jawab: Benar
87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Jawab: Salah
88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya.
Jawab: Benar
89. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sudah terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera menjadi tidak berlaku lagi.
Jawab: Benar
90. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Jawab: Benar
91. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
Jawab: Benar
92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.
Jawab: Benar
93. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Jawab: Salah
94. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam.
Jawab: Salah
95. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Benar
96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden.
Jawab: Salah
98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik.
Jawab: Benar
99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR.
Jawab: Benar
100. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan penjamin atas utang-utang swasta tersebut.
Jawab: Salah
101. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
Jawab: Benar
102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Jawab: Salah
103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Jawab: Salah
104. Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan anggaran yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah.
Jawab: Salah
105. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan informasi.
Jawab: Benar
106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.
Jawab: Salah
108. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Benar
109. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai negara hukum.
Jawab: Benar
110. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman.
Jawab: Benar
111. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini.
Jawab: Benar
112. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Jawab: Benar
113. Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Jawab: Salah
114. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawab: Salah
115. Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk menghindarkan praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Jawab: Benar
116. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jawab: Salah
117. Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya.
Jawab: Salah
118. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Jawab: Benar
119. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Jawab: Salah
120. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Jawab: Salah
121. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kejahatan terorganisasi.
Jawab: Benar
122. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.
Jawaban: Salah.
123. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat kembali dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.
Jawaban: Salah.
124. Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due process of law. Ini berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut.
Jawaban: Benar.
125. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 Jawaban: Salah.
126. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses politik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.
Jawaban: Benar.
127. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Jawaban: Salah.
128. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya.
Jawaban: Benar.
129. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu.
Jawaban: Benar.
130. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan hanya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Jawaban: Salah.
131. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.
Jawaban: Benar.
132. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.
Jawaban: Salah.
133. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden.
 Jawaban: Benar.
134. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.
Jawaban: Salah.
135. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
 Jawaban: Salah.
136. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Jawaban: Salah.

No comments:

Post a Comment