SOAL PILIHAN
1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan
garis-garis besar daripada haluan negara.
Jawab: Salah
2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya
meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya.
Jawab: Salah
3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar
pemberlakuannya.
Jawab: Salah
4. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan
peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum militer
maupun pelanggaran hukum pidana umum.
Jawab: Salah
5. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan,
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI.
Jawab: Benar
6. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR
merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya
kedaulatan rakyat.
Jawab: Salah
7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang
untuk memilih Presiden.
Jawab: Salah
8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
Jawab: Salah
9. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang
mengatur tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai
alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri.
Jawab: Salah
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu.
Jawab: Benar
11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden
dan calon Wakil Presiden adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan
dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan.
Jawab: Salah
12. MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden jika MK sudah memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti
Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai
keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah
sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku.
Jawab: Salah
14. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor
VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang
Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawab: Benar
15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan
hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia
tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Jawab: Salah
16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
Jawab: Benar
17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak
mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling
utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya
sendiri.
Jawab: Salah
18. Usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat
sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung.
Jawab: Salah
19. Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003 adalah menetapkan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan masa yang akan datang.
Jawab: Benar
20. Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan
MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan
melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut
kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945.
Jawab: Salah
21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para
penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Jawab: Benar
22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas
pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Jawab: Salah
23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup
pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu
kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan.
Jawab: benar
24. Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan.
Jawab: Salah
25. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah
contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena
Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.
Jawab: Salah
26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945
ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS.
Jawab: Salah
27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon
Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di
Indonesia.
Jawab: Salah
28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang
tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan.
Jawab: Salah
29. Peninjauan terhadap materi dan status hukum
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan
dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota.
Jawab: Benar
31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan
bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari
pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda.
Jawab: Salah
32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari
kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum.
Jawab: Benar
33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh pemerintah.
Jawab: Salah
34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang
bersifat mengatur (regeling).
Jawab: Salah
35. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena
sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
Jawab: Salah
36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances
adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam
pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar
1945.
Jawab: Benar
37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri
oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah
terpenuhi.
Jawab: Benar
38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik
seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang
dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan
tidak bersalah.
Jawab: benar
39. Substansi Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
Jawab: Salah
40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang
mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian
lingkungan adalah Pemerintah Pusat.
Jawab: Salah
41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan
Penjelasan.
Jawab: Benar
42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh
Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan
pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum
ada putusan hukum yang bersifat tetap.
Jawab: salah
43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang
telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi
undang-undang.
Jawab: Benar
44. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, oleh
karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan Tinggi
tidak boleh disampaikan.
Jawab: Salah
45. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor
VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas
permintaan yang diatur dalam undang-undang.
Jawab: Benar
46. Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat
dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah
undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
Jawab: Salah
47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul
pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah
menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam menjalankan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Jawab: Salah
48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden.
Jawab: Salah
49. Walaupun sudah ada undang-undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum
seluruh amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan.
Jawab: Benar
50. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 maka tata urutan peraturan perundang-undangan
adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan
MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.
Jawab: Salah
51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan
dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Jawab: Salah
52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah
negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan
penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus
berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Jawab: Benar
53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan
DPR.
Jawab: Benar
54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang
Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen
ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir
dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jawab: Salah
55. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang
bersifat penetapan (beschikking)
Jawab: benar
56. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat
terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
Jawab: Salah
57. Presiden menyatakan keadaan bahaya.
Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Jawab: Salah
58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang.
Jawab: Salah
59. Substansi Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak
perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final
(einmalig), maupun telah selesai dilaksanakan.
Jawab: Benar
60. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000,
Keputusan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur
yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa
pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
Jawab: Benar
61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945
ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawab: Benar
62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
Jawab: Benar
63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada
daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan agama.
Jawab: Benar
64. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Jawab: Salah
65. Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR RI yang dinyatakan masih berlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR RI tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan secara yuridis.
Jawab: Salah
66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.
Jawab: Benar
67. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil
Presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara.
Jawab: Benar
68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan
Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
Jawab: Salah
69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan
dasar pemberlakuannya.
Jawab: Benar
70. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, artinya
Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika sudah terbentuk undang-undang.
Jawab: Salah
71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal.
Jawab: Benar
72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam
pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara di setiap provinsi
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Jawab: Salah
73. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi
Yudisial.
Jawab: Salah
74. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan
Pendapat di Timor Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan
demikian, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan
Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan
masih tetap berlaku juga.
Jawab: Salah
75. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan
MPR RI Nomor V/MPR/2000 yang mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional adalah perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik,
baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan,
pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
Jawab: Benar
76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak
perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.
Jawab: Benar
77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa
jabatan.
Jawab: Benar
78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Jawab: Salah
79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang
dasar.
Jawab: Salah
80. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR
antara lain untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan
tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik,
hukum, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya.
Jawab: Benar
81. Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang
terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan
dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
Jawab: Benar
82. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak akan pernah lagi memilih Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
Jawab: Salah
83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan,
kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan
undang-undang.
Jawab: Salah
84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang
yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi
undang-undang.
Jawab: Salah
85. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada Presiden untuk
merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan
melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.
Jawab: Salah
86. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR
merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara
lainnya.
Jawab: Benar
87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan
suara yang terbanyak.
Jawab: Salah
88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang
sudah menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan
calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar
1945 dipenuhinya.
Jawab: Benar
89. Jika undang-undang yang mengatur tentang
pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sudah terbentuk,
maka Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera
menjadi tidak berlaku lagi.
Jawab: Benar
90. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan
MPR RI Nomor VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya
penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Jawab: Benar
91. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
Jawab: Benar
92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal
di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah
Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.
Jawab: Benar
93. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Jawab: Salah
94. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang
Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar
dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan
mengelola sumber daya alam.
Jawab: Salah
95. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Benar
96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk
menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah
asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD,
serta sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden.
Jawab: Salah
98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat
diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk
membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai
politik dalam melakukan perjuangan politik.
Jawab: Benar
99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan
atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri
sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR.
Jawab: Benar
100. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang
Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan. Dengan demikian, pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap
diperkenankan dengan ketentuan atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah
merupakan penjamin atas utang-utang swasta tersebut.
Jawab: Salah
101. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
partai politik.
Jawab: Benar
102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Keuangan adalah pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Jawab: Salah
103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Jawab: Salah
104. Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan
daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa
secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan anggaran
yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah.
Jawab: Salah
105. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI
Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan informasi.
Jawab: Benar
106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang
bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya
dalam pemilihan umum.
Jawab: Salah
108. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk
menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Istilah lain yang dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah
asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Benar
109. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan
terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk
melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga
negara, serta paham mengenai negara hukum.
Jawab: Benar
110. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI
Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
yang memuat antara lain Ombudsman.
Jawab: Benar
111. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
adalah menugaskan kepada DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih
lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta
mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini.
Jawab: Benar
112. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang.
Jawab: Benar
113. Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah
Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Jawab: Salah
114. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Jawab: Salah
115. Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah
untuk menghindarkan praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat
suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan
agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan
setelah menjabat.
Jawab: Benar
116. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang
Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang
lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Jawab: Salah
117. Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru
dalam memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah
Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya.
Jawab: Salah
118. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri
sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh
sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Jawab: Benar
119. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Jawab: Salah
120. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan,
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945.
Jawab: Salah
121. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI
Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
yang memuat antara lain kejahatan terorganisasi.
Jawab: Benar
122. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah
contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan
MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.
Jawaban: Salah.
123. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali
masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah
menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, secara
berturut-turut. Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan
dapat kembali dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.
Jawaban: Salah.
124. Salah satu ciri dari negara hukum adalah
penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau lebih
dikenal dengan sebutan Due process of law. Ini berarti, seseorang tidak dapat
dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan
yang mengatur tentang hal tersebut.
Jawaban: Benar.
125. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan
demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Jawaban:
Salah.
126. Sebelum dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses politik, tanpa ada
pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.
Jawaban: Benar.
127. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang
Pemilihan Umum merupakan salah satu Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Jawaban:
Salah.
128. Sebelum dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh lembaga
tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan
Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan
setiap tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan
Ketetapan MPR lainnya.
Jawaban: Benar.
129. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin
dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak
ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin
ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor
waktu.
Jawaban: Benar.
130. Sebelum dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya
sekali dalam lima tahun di ibukota negara, dan boleh bersidang lebih dari
sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan
hanya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Jawaban: Salah.
131. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden
hanya boleh menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh
undang-undang.
Jawaban: Benar.
132. Tata urutan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000
adalah: Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah.
Jawaban: Salah.
133. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk
menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden.
Jawaban:
Benar.
134. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai
politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil
Presiden.
Jawaban: Salah.
135. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden.
Jawaban:
Salah.
136. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil
Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis
Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden
bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung.
Jawaban: Salah.
No comments:
Post a Comment